Source: IIF
Halo Stockbitor,
Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menerbitkan global bond perdana dengan format sustainability bond senilai 150 juta dolar AS. Obligasi ditawarkan dengan kupon 1,5% per tahun dan akan jatuh tempo pada 2026.
Obligasi ini sangat diminati investor asing dengan jumlah pesanan masuk telah mencapai 390 juta dolar AS. Sustainability bond ini telah mendapat rating BBB dari Fitch dan akan digunakan untuk mendanai proyek pembangunan berwawasan sosial dan lingkungan.
Masih dari obligasi, pemerintah resmi menerbitkan ORI019 pada Senin (25/1) dengan kupon 5,57% per tahun dan tenor hingga 15 Februari 2024.
Selain itu, pemerintah akan memberikan insentif PPh 0% bagi investor yang menjadi mitra Indonesia Investment Authority.
In other news, Alphabet menghentikan proyek Loon karena secara bisnis dianggap tidak menguntungkan. Loon merupakan proyek koneksi internet nirkabel menggunakan balon yang ditempatkan di lapisan Stratosfer.
Berita Terkini:
🌏 World News: FDI Indonesia Tumbuh 5,5% dan Target Double-digit SWF Arab Saudi
Indonesia: Foreign direct investment meningkat 5,5% secara YoY dengan nilai 111,1 triliun rupiah pada Desember 2020.
Singapore: Inflasi makanan tumbuh 1,6% secara YoY pada Desember 2020.
Malaysia: Leading economic index meningkat 0,4% secara MoM pada November 2020. Performa ini ditopang oleh meningkatnya jumlah impor dan jumlah uang beredar di Malaysia.
Amerika Serikat: Sarah Sanders, mantan sekretaris pers Donald Trump, berencana mencalonkan diri sebagai gubernur Arkansas.
United Kingdom: Anggota parlemen memerintahkan Bank of England untuk berhenti membeli obligasi korporasi yang tidak ramah lingkungan. Hal ini karena bertentangan dengan target pemerintah untuk mengurangi pemanasan global.
Arab Saudi: Pangeran Mohammad bin Salman menargetkan sovereign wealth fund Arab Saudi dapat tumbuh double digit menjadi 1,07 triliun dolar AS pada tahun 2025.
📡 Lelang Frekuensi 2,3 GHz Dibatalkan
Implementasi sinyal 5G di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa regulasi dan alokasi bandwidth yang belum siap.
Pemerintah baru sampai pada pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar) yang merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja.
Beleid Peraturan Pemerintah ini nantinya akan berisi substansi kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio 5G antar penyelenggara telekomunikasi.
Kementerian Kominfo telah menetapkan Smartfren, Telkomsel, dan Tri sebagai operator seluler pemenang lelang frekuensi di pita 2,3 GHz pada 14 Desember 2020.
Namun, bandwith tersebut belum ideal karena untuk mengimplementasikan 5G pada umumnya di negara lain menggunakan frekuensi 2,6 GHz dan 3,5 GHz.
Sehingga pada Sabtu (23/1), Kemkominfo secara resmi membatalkan hasil lelang bandwidth 2,3 GHz tersebut.
Hal ini sebagai langkah kehati-hatian Kemkominfo untuk menyelaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
🏛️ AS Menuding Indonesia Diskriminatif Atas Upaya Penerapan Pajak Digital
Pemerintah AS berdasarkan hasil investigasi United States Trade Representative (USTR) menuding jika rumusan skema pemajakan digital Indonesia dianggap diskriminatif dan merugikan perusahaan asal AS.
Terdapat tiga poin yang menjadi alasan AS menuding Indonesia melakukan diskriminasi:
Skema pajak digital hanya berlaku untuk perdagangan elektronik bagi subjek pajak nonresiden.
Skema pajak digital dinilai inkonsisten dengan prinsip perpajakan internasional, seperti penerapan pajak penghasilan (PPh), pajak perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), dan pajak transaksi elektronik (PTE).
USTR mengkhawatirkan jika pajak digital akan membatasi perdagangan AS dengan adanya beban pajak tambahan.
Lalu, bagaimana Kemenkeu merespons hal tersebut?
Kemenkeu menilai jika konsep pajak digital justru akan menjadi semangat untuk menciptakan keadilan pajak.
Pemerintah juga masih belum akan memutuskan regulasi tersebut dalam waktu dekat ini, apakah akan mengimplementasikan pajak digital atau masih mempertimbangkan tudingan dari AS.
Selain itu, pemerintah juga masih menunggu konsensus global yang difasilitasi OECD terkait rencana Indonesia untuk mengimplementasikan pajak digital.
💰 What to watch for: This Week
Beberapa data ekonomi yang akan rilis minggu ini:
Germany: Consumer confidence index (Rabu). Angka indeks ini memiliki tren negatif selama 5 bulan terakhir dengan angka indeks bulan Januari sebesar -7,3.
China: Angka Purchase Manager Index (Minggu). Indeks PMI China telah stabil dan konsensus pasar memperkirakan tetap berada di level 51.
Amerika Serikat: Pengumuman suku bunga The Fed (Kamis). Tingkat suku bunga The Fed telah berada di level 0,25% sejak Maret 2020 dan konsensus pasar memperkirakan tetap akan berada di level ini.
Jepang: Consumer confidence index (Jumat). Tren angka consumer indeks di Jepang telah membaik hingga bulan November yang mencapai level 33,7. Namun, tren ini kembali menurun pada bulan Januari ke level 31,8 dan konsensus pasar memperkirakan berada di level 31,2 untuk bulan Februari.
United Kingdom: Jumlah klaim unemployment benefit (Selasa). Konsensus pasar memperkirakan jumlah klaim akan meningkat menjadi 86 ribu klaim pada bulan Januari dari 64 ribu klaim pada bulan sebelumnya.
Saham Top Gainer hari ini:
$ERAA (+14,63%)
$BJTM (+9,80%)
$MIKA (+6,85%)
$TKIM (+6,59%)
Saham Top Loser hari ini:
$INAF (-6,99%)
$BNLI (-6,98%)
$SMBR (-6,97%)
$PTPP (-3,58%)
Performa sektor hari ini:
FINANCE (+0,09%)
TRADE (-0,65%)
BASIC-IND (-0,85%)
CONSUMER (-0,95%)
INFRASTRUCTURE (-1,21%)
MINING (-1,39%)
MISC-IND (-2,36%)
AGRI (-2,61%)
PROPERTY (-2,66%)
Hal lain yang lagi hot yang perlu kamu ketahui..
Smartfren Telecom ($FREN) akan right issue 7 miliar saham beserta 91,9 miliar waran yang melekat dengan harga 100 rupiah per lembar saham. Dana ini untuk pembayaran pinjaman dan modal kerja.
PT PP ($PTPP) meminjamkan PT PP Properti ($PPRO) 1,6 triliun rupiah untuk membayar utang jatuh tempo.
Link Net ($LINK) mengalokasikan capex 3 triliun rupiah untuk migrasi jaringan dari tiang milik PLN ke tiang milik sendiri.
Bank BTN ($BBTN) akan menyalurkan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) senilai 8,7 triliun rupiah melalui program KPR.